Gincu dan Garam : Sebuah Artikulasi Politik Islam Yang Kian Memudar
‘Imaduddin Abdurrahim (alm), pada tahun 1962 bersama enam rekan aktifis Islam, ia menyatakan kekecewaannya kepada Bung Hatta. “Kami, para pemuda Islam, sangat kecewa kepada Bapak, karena kami menganggap Bapak tidak bertanggung jawab kepada bangsa ini …. Bapak meninggalkan kursi kewakilpresidenan. Padahal, Bapak tahu kalau Sukarno tidak pernah mendengarkan perkataan orang lain kecuali kalau Hatta yang bicara. Sekarang, setelah Bapak meninggalkan dia, dia jadi merajalela. Buku Bapak mengenai Ilmu Klasik itu saja dilarang.”
“Saya bangga pada kalian, karena walaupun kalian insinyur, kalian tetap memperhatikan politik …. Untuk menjadi pemimpin politik, orang tidak perlu pintar-pintar seperti kalian. Orang yang pandai omong berapi-api tetapi bohong bisa menjadi pemimpin politik …. Yang penting adalah bagaimana mendidik kader yang betul-betul bertanggung jawab, pintar, ikhlas, bertakwa dan sebagainya.”
Husein Umar kemudian bertanya, “Bapak berbicara mengenai takwa dan kejujuran, bahkan mengenai Pancasila, tetapi tidak pernah bicara tentang Islam. Apakah sebabnya?”
Jawab Bung Hatta, “Perbedaan saya dengan Natsir ibarat segelas air di depan saya ini, yang tampaknya begitu bening dan transparan. Nah, cobalah teteskan setetes gincu dan kocok. Warnanya jelas berubah namun rasanya tidak berubah. Tetapi, coba masukkan setengah sendok garam dan kemudian kocok. Warnanya tidak akan berubah namun rasanya berubah. Natsir menganggap Islam seperti gincu, sementara saya menganggap Islam seperti garam. Tanamkan Islam di dalam hati pemuda-pemuda dan mereka akan membereskan seluruh negeri ini.”
”Pakailah filsafat garam, tak tampak tapi terasa. Janganlah pakai filsafat gincu, tampak tapi tak terasa.” Inilah yang diinginkan Bung Hatta yaitu agar nilai-nilai Islam dapat menggarami kehidupan budaya bangsa, hingga akhlak mulia dan keadilan dapat ditegakkan secara nyata, bukan dalam format retorika politik yang tidak bertanggung jawab.
Meskipun gincu versus garam yang disematkan pada Natsir versus Hatta ini debateble dan patut diuji kesahihannya, tapi apa yang dikatakan Hatta seperti sebuah sinyal kuat bagi sebuah proses artikulasi politik umat islam pada masa orde baru. Hatta sepertinya tidak berbicara gincu dan garam pada masa-nya dimana ideologi menjadi faktor yang mendasari lahirnya partai politik termasuk masyumi dengan Islam-nya, justru sinyal Hatta ini ditangkap oleh kalangan “neo modernis” dalam menghadapi era Soeharto yang memainkan kartu “the end of Ideology”.
Gebrakan Cak Nur misalnya yang setahun sebelum pemilu 1971 mengumandangkan slogan “Islam yes, Partai Islam no” menjadi katalis politik islam akomodatif dalam menghadapi zaman orde baru yang memberlakukan azas tunggal Pancasila. Cak Nur sering mengutip filsafat garam Bung Hatta. Di awal pemerintahan militer Suharto, diperlukan strategi filsafat garam. Tak tampak, tetapi memengaruhi kelezatan masakan. Umat Islam, ajak Cak Nur, harus meninggalkan filsafat gincu, yang kata Bung Hatta terlihat (“formalisme”) tetapi tidak berpengaruh bahkan palsu dan sementara.
Filsafat garam juga banyak diamini oleh tokoh-tokoh intelektual Islam lainnya, di tahun 2001 saat mencuat kembali keinginan sebagian umat Islam untuk mengusung “Piagam Jakarta” sebagai landasan negara, Tempo mewawancarai sejumlah tokoh Islam, antara lain M Amien Rais. Pada Tempo edisi tersebut Amien Rais mengatakan, “Jika politik bendera atau gincu yang dipegang, akan tampak berkibar-kibar dan menyala-nyala. Tapi hal itu akan menimbulkan reaksi dari kelompok lain. Sebaliknya jika politik garam yang dipegang, itu tak akan menyala atau berkibar-kibar. Cuma rasa gurih dan asinnya langsung dirasakan masyarakat.”
Sejak masa reformasi, posisi ideologi politik sebuah parpol dalam kancah kontestasi tidak memiliki arti apa-apa. Singkatnya, ideologi tersimpan rapi di dalam rak meja, selanjutnya para politisi duduk berhadapan di atas meja menyatukan persepsi yang cukup singkat; Anda dapat apa dan Saya dapat apa.
Terjungkalnya partai-partai Islam dalam kontes pemilu baik di tahun 2004 terlebih di tahun 2009 adalah fakta pragmatisme politik tanah air karena parpol hanya mampu dan semarak dalam menampilkan bendera atawa gincu tanpa tindakan politik nyata. Azas Islam hanya dijadikan pemanis retorika dan hiburan panggung gembira. Sehingga bisa dikatakan tahun 2009 adalah tahun dimana politik gincu berakhir “layu sebelum berkembang“.
Fenomena Metamorfosa PKS pasca munas II yang mengusung jargon “Partai Kita Semua” meniscayakan akan ketidakpercayaan ideologi Islam menjadi barang yang “laku dijual” untuk pemilu 2014. Inklusifitas yang dibangun PKS saat ini dengan menerima pluralitas bukan dikarenakan rakyat yang beragama Islam di Indonesia sekarang minoritas sehingga butuh “ceruk” pasar baru dengan menerima simpatisan dan kader dari agama selain Islam agar memenangkan pemilu ataupun pilpres 2014 tetapi sekali lagi karena “situasi pasar” yang dilanda krisis identitas. Artinya seandainya mayoritas umat islam punya ketetapan hati dan ideologinya hanya menerima Islam, tentu partai Islam akan mengokohkan dirinya sebagai “penyambung lidah umat” seperti halnya Masyumi tahun 1945 yang hanya satu-satunya wadah perjuangan umat Islam.
Dengan situasi politik tanpa ideologi di kalangan elite, wajar seandainya jika kita bertemu orang-orang awam yang sikap politiknya juga oportunistik dan pragmatis. Kelonggaran afiliasi politik adalah ciri utama sikap politik yang oportunis sekaligus pragmatis. Sikap politik tidak dibentuk oleh kesamaan ideologi atau cara pandang tentang garis besar kebijakan yang harus dilaksanakan, akan tetapi oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang barangkali akan sangat cepat usai.
Banyak parpol yang berbasis Islam yang dengan tegas mengkampanyekan partai mereka sebagai partai terbuka, pluralis dan majemuk. PKS misalnya cukup berani melakukan manuver untuk membuktikan kepada public bahwa PKS bukan partai yang berbasis ideologi tertentu. Bagi PKS, bukan lagi saatnya menyebut partai tertentu sebagai partai Islam, Nasionalis dll. Namun yang terpenting adalah kinerja dari parpol itu. Sekilas gagasan dan pilihan ini cukup substansial untuk menutupi kelemahan politik gincu yang lebih mengedepankan symbol seperti yang disebut di atas. Namun strategi politik garam yang demikian itu tetap saja bagian dari de-ideologisasi parpol. Dampaknya de-ideologisasi parpol akan terus memicu inflasi parpol, sebab setiap saat semua orang dapat mendirikan parpol dengan tujuan menjaga dan meraih kepentingan politik sesaat, tanpa terbebani oleh tanggung jawab ideologi politik tertentu. Pada titik inilah, upaya de-ideologisasi parpol perlu ditinjau ulang? ? (sumber)
Entah alpa atau lupa. Hatta, Cak Nur, Amien Rais dan lainnya hanya mengambil satu tinjauan politik garam hanya pada peribahasa “bagai sayur tanpa garam” sehingga dengan filsafat garam seolah masyarakat akan merasakan “gurihnya”. Tapi bagaimana jika “Membuang garam ke laut” sebuah peribahasa yang artinya melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Maka apalah artinya filsafat garam jika hanya “se sendok garam itu berbaur pada air laut syahwat politik” yang akhirnya “Kelihatan garam kelatnya”.
No comments:
Post a Comment